Pancasila Sebagai Nilai Dasar dan Maknanya

Diterimanya Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara, membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi pengaturan serta penyelenggaraan negara. Sedang pengakuan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengharuskan kita sebagai bangsa untuk mentransformasikan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam sikap dan perilaku nyata baik dalam perilaku hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

1. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti keyakinan dan pengakuan yang diekspresikan dalam bentuk perbuatan terhadap Zat Yang maha Tunggal tiada duanya. Yang sempurna sebagai Penyebab Pertama (Kausa Prima). Ekspresi dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, menuntut manusia Indonesia untuk bersikap hidup, berpandangan hidup "taat” dan ”taklim” kepada Tuhan dengan dibimbing oleh ajaran-ajaran-Nya.
Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan kebebasan kepada pemeluk agama sesuai dengan keyakinannya, tak ada paksaan, dan antar penganut agama yang berbeda harus saling hormat menghormati dan bekerjasama

2. Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Nilai kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, mengandung makna: kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan mutlak hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.

3. Nilai Persatuan Indonesia

Nilai Persatuan Indonesia mengandung arti usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina Nasionalisme dalam negara. Nilai Persatuan Indonesia yang demikian ini merupakan suatu proses untuk menuju terwujudnya Nasionalisme..

4. Nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Pemusyawamtan/Perwakilan

Nilai sila keempat mengandung makna suatu pemerintahan rakyat dengan cara melalui badan-badan tertentu yang dalam menetapkan sesuatu peraturan ditempuh dengan jalan musyawarah untuk mufakat atas dasar kebenaran dari Tuhan dan putusan akal sesuai dengan rasa kemanusiaan yang memperhatikan dan mempertimbangkan kehendak rakyat untuk mencapai kebaikan hidup bersama.
Di dalam pengambilan keputusan lewat musyawarah mufakat ini yang menjadi prioritas utama adalah: ”kualitas” itu sendiri, yaitu isi, bobot dari usulan yang diajukan. Meskipun usulan itu dari golongan mayoritas, tetapi jika isi dan bobot dari usulan itu tidak berkualitas maka tidak bisa diterima. Sebaliknya, meskipun usulan itu dari golongan minoritas namun isi dan bobot usulan itu berkualitas maka bisa diterima. Cara-cara seperti ini yang dikehendaki oleh sistem "Demokrasi Pancasila", yaitu demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan. Karena titik beratnya musyawarah-mufakat untuk kepentingan bersama, maka Demokrasi Pancasila pahamnya adalah kekeluargaan, kebersamaan.
Dalam mewujudkan nilai Demokrasi Pancasila, semua manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu dalam menggunakan haknya setiap individu hams memperhatikan dan mengutamakan kepentingan kehendak pada pihak lain. Dengan etikat baik dan penuh tanggungjawab harus menghormati dan mentaati setiap hasil keputusan yang telah disepakati bersama dalam lembaga perwakilan rakyat. Keputusan yang diambil harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebebasan dan keadilan dengan tujuan untuk membangun dan mengembangkan hidup yang mengutamakan persatuan clan kesatuan demi kepentingan bersama
Nilai demokrasi dalam sila keempat ini harus diwujudkan juga di bidang ekonomi, seperti mewujudkan kesejahteraan bersama sebagai pencerminan nilai sila keempat. Disini rakyat dilihat kedudukannya sebagai pendukung kepentingan atau keperluan hidup. Dengan demikian demokrasi keadilan sosial ini mempunyai fungsi untuk memenuhi kebutuhan/ kepentingan hidup.

5. Nilai Keadilan Sosial Bagi Selumh Rakyat Indonesia

Makna yang terkandung di dalam nilai-nilai sila kelima ini adalah sebagai berikut. suatu tata masyarakat adil dan makmur sejahtera lahiriah batiniah, yang setiap warga negara mendapat segala sesuatu yang telah menjadi haknya sesuai dengan essensi adil dan beradab. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam wujud pelaksanaannya adalah bahwa setiap warga harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan, keserasian, keselarasan, antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang laink
Menurut Aristoteles, hakekat keadilan dibedakan menjadi tiga bagian diantaranya ialah:
(1) Keadilan distributif, yaitu negara wajib membagibagikan /memberikan kepada warganya apa yang telah menjadi haknya. Disini negara wajib memperlakukan manusia pribadi yang sama martabatnya;
(2) Keadilan komutatif, yaitu manusia pribadi wajib memperlakukan sesama manusia sebagai pribadi yang sama martabatnya clan wajib memberikan kepada sesama warga masyarakat segala sesuatu yang telah menjadi hak masing-masing, yang wajib diberikan dan diterima sebagai haknya, dan keadilan komutatif ini sifatnya timbal balik;
(3) Keadilan legal/keadilan untuk bertaat. Dalam keadilan ini manusia pribadi sebagai makhluk individu atau warga negara wajib memperlakukan masyarakat atau negara yang sama martabatnya dengan memelihara perhubungan anggota-anggota terhadap keseluruhan dan memenuhi tuntutan serta ”taat” kepada masyarakat atau negara sesuai dengan hukum mewujudkan kesejahteraan bersama. Ketaatan ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap warga negara. Karena tanpa ada ketaatan dari warga negara terhadap negara, maka tidak akan ada masyarakat, bangsa, dan negara, dapat hidup berlangsung terus.

Di samping tiga macam bentuk keadilan di atas sebenarnya masih ada dua lagi bentuk keadilan yaitu: keadilan Tuhan dan keadilan lingkungan.
a. Keadilan Tuhan
Adalah menyangkut masalah perbuatan dan ganjaran. Jika manusia dalam perbuatannya atau tingkah lakunya mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan, maka manusia akan memperoleh ganjaran atau pahala yang setimpal dengan perbuatannya. Dengan kata lain, manusia wajib menjalankan perintah-perintah Tuhan dan menjauhkan larangan-larangan-Nya, maka manusia akan berhak memperoleh ganjaran atau pahala yang setimpal dengan perbuatannya.
b. Keadilan lingkungan
Dalam hal ini kita wajib menjaga dan melestarikan lingkungan. Sebaliknya kita akan berhak memperoleh imbalan yang dihasilkan oleh lingkungan itu. Seperti kalau kita mengadakan penghijauan baik itu tanaman hutan, tanaman kebun maupun tanaman pohon penghijauan Iainnya, maka kita akan memperoleh lindungan dari lingkungan sehingga akan bebas dari bahaya banjir, erosi, dan juga memperoleh zat oksigen (02) yang dihasilkan oleh lingkungan tersebut.

Sumber :
Soegito, Ari Tri, dkk. 2016. Pendidikan Pancasila. Semarang: Unnes Press.
https://www.blogforlearning.com/2017/01/pancasila-sebagai-nilai-dasar-dan-makna.html?m=1

Surabaya,29 Agustus 2019
Mahasiswa

Moh. Ilham Romadhoni
19030174060