Mengkritisi Naskah Pidato Pelantikan Presiden Joko Widodo Periode 2019-2024

Nama  : Rafika Annisa’elyaIzzati

Kelas    : 2019 C

NIM     : 19030174078

PENDIDIKAN PANCASILA

Target utama:

1.       Indonesia menjadi megara maju

2.       Tugas birokrasi adalah making dellered

Untuk mencapai target tersebut, yang akan dilakukan:

1.       Pembangunan SDM yang terampil, menguasai IPTEK

2.       Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawadan produksi

3.       Segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, potong dan pangkas

4.      Penyederhanaan birokrasi harus kita lakukan besar-besaran

5.      Transformasi ekonomi

·         Dalam pidato Jokowi malah tidak ada pembahasan soal semangat perlindungan HAM yang dijamin oleh konstitusi. Bukan itu saja, Jokowi juga tidak menyampaikan soal visi tentang korupsi serta mandat lain yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Padahal, jumlah pelanggaran hukum dan HAM malah meningkat pada lima tahun kepemimpinan Jokowi di periode pertamanya 2014-2019.

·         Penekanannya ada pada sisi perbaikan birokrasi dan upaya mencapai target kemakmuran bangsa dari sisi ekonomi. Untuk merealisasikan itu, menurut dia, harus dilakukan langkah-langkah besar dan strategis seperti inovasi, peningkatan daya saing serta dukungan dari segenap elemen bangsa. "Keinginan untuk memangkas birokrasi yang menghambat investasi layak diapresiasi termasuk menempatkan tenaga fungsional berdasarkan keahlian dan kompetensi, "ujarnya. Selain itu menurut dia, begitu pun dengan keinginan menyederhanakan sejumlah peraturan perundang-undangan untuk merangsang investasi. Ia menilai, orientasi pembangunan yang Indonesiasentris harus terus mendapat dukungan agar mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ia menilai semua itu akan tercapai dengan dukungan penuh dari segenap elemen bangsa dengan mengesampingkan kepentigan kelompok dan golongan.

·         Tiga persoalan yang tidak diangkat dalam pidato Presiden Jokowi ini umumnya memakan korban jiwa, yakni topik lingkungan pada kebakaran hutan dan lahan, isu HAM di Papua, serta aksi unjuk rasa 23 - 24 September lalu yang menentang revisi UU KPK